NET TV PHK 30 persen karyawan untuk perbaiki kondisi keuangan perusahaan

JAKARTA INSIDER - PT Net Visi Media Tbk (NET TV) baru-baru ini mengambil langkah berani dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 30 persen dari jumlah karyawan perusahaan.

PHK ini dilaksanakan pada periode 11-15 September 2023.

Langkah drastis ini diambil oleh perusahaan sebagai bagian dari upaya keras untuk memperbaiki kondisi perusahaan.

NET TV telah melakukan penyesuaian dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional dan kebijakan yang ada.

Baca Juga: Gelombang PHK yang bertambah dan pengangguran, Kepala Bidang Hubungan Industri: Ormas kerap mengganggu!

Menurut Sekretaris Perusahaan NET TV, Ferry, salah satu aspek evaluasi yang penting adalah dampak perkembangan teknologi dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan peralihan menuju siaran berbasis teknologi digital terestrial.

Perubahan ini menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan restrukturisasi.

Salah satu hasil dari penyesuaian dan evaluasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Perusahaan harus mempertimbangkan kembali kinerja dan kebutuhan di setiap bagian atau divisi, tetapi selalu dengan memperhatikan prioritas perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga: Ini dia cara pengajuan klaim manfaat program JKP bagi karyawan yang terkena PHK lewat portal SIAPkerja 

Ferry menjelaskan, "Dengan segala pertimbangan, perusahaan memutuskan untuk melakukan perampingan karyawan yang akan mempengaruhi sekitar 30 persen dari total karyawan perusahaan."

Keputusan ini tidak diambil dengan ringan oleh perusahaan, karena mereka menyadari dampaknya pada karyawan.

Dalam pelaksanaannya, NET TV mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu kelangsungan usaha perusahaan, termasuk seluruh anggota grup perusahaan.

Ini bukanlah tindakan yang mudah, dan perusahaan juga memahami bahwa situasi ini dapat memberikan ketidakpastian bagi karyawan yang terkena dampak.