JAKARTA INSIDER – Pemilu 2024 bukan sekedar menghasilkan legitimasi presiden terpilih, tapi presiden terpilih mampu meletakkan reformasi sistem pemerintahan lebih monumental.
Tata kelola birokrasi dan pemerintahan, masih menjadi persoalan mendasar dalam upaya mencegah korupsi dan pengentasan kemiskinan.
“Jadi, kalau pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi rakyat, tidak berpihak pada reformasi sistem pemerintahan, maka pemilu tidak semakin menguatkan kita sebagai bangsa, malahan bisa merusak dan merobohkan diri kita sendiri dalam bernegara", kata Taufik Abdullah mengawali kegiatan “Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024”, yang dilaksanakan Panwaslih Nagan Raya-Aceh, Rabu (7/12/2022).
Baca Juga: Inilah Hope, kucing tanpa kelamin: tidak jantan, tidak juga betina. Kok bisa?
Acara bimbingan tehnis pengawasan Pemilu 2024 ini difasilitasi oleh Taufik Abdullah dan Mulyadi Makmuman, keduanya akademisi dan Dosen Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh.
Acara yang berlangsung sehari penuh ini dibuka oleh Said Syahrul Rahmad (Komisioner Panwaslih Nagan Raya) mengatakan bahwa pembekalan pengawasan Tahapan Pemilu 2024, dilaksanakan agar para pengawas sampai ketingkat desa (gampong) lebih siap menjalani tahapan pemilu dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang ada.
Kepada Zulfadhli Anwar dari JAKARTA INSIDER, Taufik Abdullah, mengatakan, bocornya dana publik atau dana pembangunan di berbagai daerah, satu sebabnya karena kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota tidak memiliki sense of crisis.
Baca Juga: Sah! Papua Barat Daya jadi provinsi ke-38 Indonesia
Ditambah Political will pembangunan berbasis leading sector tidak pula menjadi isu kritis bagi legislator terpilih, "maka kebajikan dan kebijakan tidak berpihak pada upaya mensejahterakan rakyat, tapi mengenyangkan penguasa terpilih," kata Taufik, Jumat (9/12).
Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ini, untuk kesinambungan jalannya pemerintahan, maka pemilu jurdil.
"Sangat menentukan perjalanan bangsa. Pengawasan tahapan Pemilu 2024 ditingkat kecamatan sampai ke tingkat desa (gampong) menentukan pemerintahan yang terbentuk nantinya berpihak kepada rakyat. Bapak ibu seyogyanya mampu memberikan pengawasan terbaik, agar pemilu nanti menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat," pungkasnya.***
