Sementara itu, sistem pemilu proporsional tertutup hanya menyediakan opsi logo dan nomor urut partai di surat suara. Partai akan menentukan caleg yang akan duduk di parlemen jika sudah mendapat jatah kursi.
Bagi PDIP, sistem pemilu proporsional tertutup bisa memberikan insentif untuk meningkatkan kinerja di DPR. “Segala bentuk kecurangan dapat ditekan," ujar Hasto Kristiyanto.
Satu hal yang menjadi perhatian PDIP, dengan sistem pemilu proporsional tertutup dapat menekan biaya penyelenggaraan pemilu.
Indonesia, lanjut Hasto Kristiyanto, seharusnya menghemat sebanyak mungkin biaya pemilu agar dapat menghadapi risiko ekonomi global yang menurut analisa para ekonom akan terjadi resesi ekonomi global di 2023.
PDIP mengklaim telah melakukan kalkulasi terkait biaya pemilu di tengah situasi saat ini.
Pada tahun 2024 ada tiga pemilu, pemilu legislatif, pilpres putaran pertama, pilpres putaran kedua.
"Ini biayanya sekitar 3,9 triliun. Kalau dengan inflasi 10 persen saja ditambah dengan adanya Bawaslu dan sebagainya, itu perkiraan 31 triliun,” ujar Hasyo Kristiyanto.
Dengan sistem proporsional tertutupz biayanya tidak sebesar itu. Akan ada penghematan biaya pemilu. Penyelengaraan pemilu akan lebih sederhana dan kemungkinan terjadinya manipulasi serta kecurangan semakin tipis.
Hasto Kristiyanto berpendapat dengan sistem pemilu proporsional tertutup maka para profesional berpeluang lebih besar menjadi legislator di DPR dan DPRD.
"Basisnya berdasarkan kompetensi. Bukan lagi popularitas," tegas Hasto Kristiyanto.***