“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Dikatakan Lolly Suhenty, potensi polarisasi masyarakat tidak boleh dilupakan. Isu ini harus mendapat perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
Lalu mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan.
Baca Juga: Anies Baswedan diterpa tudingan curi start kampanye, tetap jadwalkan silaturahmi ke Bandung
“Terakhir, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan,” ujar Lolly Suhenty.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas untuk melakukan pengawasan melekat terhadap rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Seluruh jajaran (pengawas pemilu/Bawaslu) harus melakukan pengawasan melekat. Ini sebagai upaya untuk cegah terjadinya pelanggaran," ucapnya dalam Rapat Kerja Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi di Jakarta, (19/12/22).
Baca Juga: Resmi menjadi Panglima TNI, inilah profil lengkap Laksamana Yudo Margono
Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran untuk membuka kembali undang-undang pemilu, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan beberapa aturan pemilu lainnya yang berkaitan. Hal ini dimaksudkan agar para pengawas pemilu tahu hal apa saja yang harus dilakukan.***