Pemerintah sudah memiliki peta kegempaan Indonesia yang mampu memberi informasi, salah satunya terkait bahaya kegempaan berdasarkan data percepatan gempa.
Selain itu solusi praktis aman gempa yang diperuntukkan bagi keluarga sederhana juga sudah dimiliki.
Namun, pemerintah seharusnya memiliki peta operasi mitigasi gempa yang lumrah dibuat dalam skala ‘by name, by address’. Hal ini perlu diikuti dengan pemantauan yang rutin dilakukan di setiap rumah dan gedung yang dibangun di tiap jengkal.
Ibarat memiliki kompas tanpa menggunakannya maka itu adalah sebuah tragedi karena dapat berakibat nyawa meregang dalam setiap kejadian gempa.
Setelah pendirian lembaga penanganan bencana di tingkat nasional (BNPB) dan di daerah (BPBD), pemerintah belum punya peta yang jelas soal bagaimana operasionalisasi kebijakan mitigasi. Pemerintah seharusnya memiliki peta penegakan mitigasi yang ‘by name, by address’.
Terlebih di wilayah yang rawan sering terjadi bencana, semisal gempa.***