JAKARTA INSIDER- DPR RI sudah menaruh perhatian besar terhadap kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran di dalam negeri dan meminta pemerintah turun tangan segera.
Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, misalnya, sudah berbicara soal PHK massal termasuk di perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT).
Dia pun meminta pemerintah turun tangan menangani kasus dan dampak PHK itu.
Baca Juga: Selama 2021, Jakarta Selatan tertinggi peredaran minuman beralkohol ilegal, Jakarta Pusat terendah
"Penerintah diminta memastikan nasib pekerja yang terkena PHK," katanya seperti yang dirilis JAKARTA INSIDER, dari laman dpr.go.id, Jumat (18/11/2022).
PHK massal yang mencapai 73.000 oleh perusahaan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan di luar Apindo, katanya, harus ditangani pemerintah
"Saya meminta pemerintah untuk turun tangan memastikan apakah sejumlah PHK yang terjadi ini tidak berlanjut menjadi pengangguran?,"katanya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (5/11/2022).
Baca Juga: Agar rumah selalu bersih dan indah, lakukan hal ini. Nomor 5 sering jadi kebiasaan
Dia beralasan, kalau dibiarkan akan memberikan dampak lanjutan.
Najib mengingatkan, pemerintah dapat melakukan antisipasi untuk menggerakkan permintaan pasar domestik.
Langkah itu, agar bisa menyerap produksi dari perusahaan tersebut.
Dia menduga, PHK massal industri tekstil, terjadi akibat penurunan produksi perusahaan yang didorong menurunnya permintaan.
Baca Juga: 8 Manfaat daun Sirsak. Menurunkan asam urat hingga usir kutu di kepala