JAKARTA INSIDER - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo baru-baru ini diminta untuk mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan.
Ganjar dipanggil karena beberapa waktu sebelumnya ia menyatakan siap menjadi capres saat diwawancarai oleh salah satu presenter TV swasta.
Ganjar diberikan sanksi berupa teguran secara lisan, karena dianggap mendahului atau melangkahi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan, seluruh kader tidak melangkahi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal pencapresan. Kader siapapun yang menyebut nama capres dan cawapres PDI Perjuangan sebelum Megawati terancam sanksi.
"Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon, akan diberi sanksi," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Menurut Hasto, jika ada kader PDI Perjuangan menyatakan dukungan pada capres-cawapres tertentu sebelum diputuskan oleh ketua umum, maka itu melanggar disiplin partai.
Baca Juga: Nikita Mirzani tersandung kasus pencemaran nama baik dan UU ITE hingga ditahan 20 hari kedepan
“Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum. Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah,” kata Hasto.
Jika tetap nekat, maka Dewan Kehormatan Partai akan turun tangan mengurus dugaan pelanggaran aturan. Dan itu berlaku bagi siapapun kader partai.
"Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres. maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun," tegas Hasto, sebagaimana dilansir JAKARTA INSIDER dari laman pdiperjuangan.id pada Kamis (27/10/2022).
Baca Juga: Nikita Mirzani resmi ditahan, berikut nasibnya di Rutan Kelas 2B Serang
Terkait pernyataan Ganjar yang siap maju sebagai capres pada 2024, Hasto menganggap itu hanya sekadar kesiapan untuk ditugaskan partai. Menurutnya, setiap kader PDI Perjuangan memang harus siap jika ditugaskan partai.
Hasto menegaskan seluruh kader Partai termasuk anggota legislatif dan kepala daerah untuk fokus bergerak ke bawah membantu Pemerintahan Presiden Jokowi terkait perekonomian rakyat, termasuk banjir akhir-akhir ini.