JAKARTA INSIDER - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023) pagi.
Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba sekitar pukul 08.30 WIB. Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku dan Ibu Negara mengenakan kebaya berwarna kuning.
Di Gedung Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023.
Baca Juga: Jangan lakukan hal ini agar baterai HP awet dan tahan lama
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut bonus demografi dan kepercayaan internasional atau internasional trust adalah peluang besar yang dimiliki Indonesia untuk meraih Indonesia Emas Tahun 2045.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki strategi untuk memanfaatkan kesempatan untuk meraih Indonesia Emas 2045 tersebut.
“Tidak hanya peluang saja, tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” ujar Presiden.
Baca Juga: Terkait Korupsi BTS 4G, Kejagung sita satu mobil Johnny G Plate, bukan Mercedes Maybach S650
Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Presiden mengungkapkan, di tahun 2022 pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen dari sebelumnya 37 persen di tahun 2014, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9, dan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5.
“(Pemerintah) menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah semua dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar [KIP], KIP Kuliah, PKH [Program Keluarga Harapan], Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja,” kata Presiden.
Kedua, pemerintah juga terus menggencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
Baca Juga: Tantangan penegakan hukum di ujung Pemerintahan Jokowi
“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya.
Hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia, kata Presiden, adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.