Para dokter yang melakukan aksi damai ini sebelumnya telah melakukan protes serupa terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law.
Baca Juga: Profil dan rekam jejak 3 hakim PN Jaksel yang akan menyidangkan Mario Dandy dan Shane Lukas
Mereka merasa gelisah karena proses penyusunan RUU tersebut tidak transparan, dan isi RUU tersebut tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dalam menjalankan tugas mereka.
Disela-sela penolakan RUU Kesehatan Omnibuslaw tersebut, Kabid hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota IDI Beni Satria mengatakan, salah satunya ketidaksetujuan mereka tentang pelayanan kesehatan masyarakat.
"Jangan biarkan masyarakat harus membayar ratusan juta hanya untuk pejabat dan milik pejabat. Dan itu tidak dicover BPJS dan itu sudah terjadi saat ini," tutur Beni Satria.
Baca Juga: Ukraina Siap Melancarkan Serangan Balik Terhadap Rusia: Aksi Diam-diam yang Memanas
Sejak pagi, para dokter dan tenaga kesehatan telah memadati area depan gedung legislatif. Mereka mengenakan pakaian serba putih sebagai simbol solidaritas. Sejumlah papan penolakan terlihat jelas di sekitar area tersebut.
Dalam orasi di atas mobil komando, salah seorang orator menyampaikan, "Selama 3 tahun masa pandemi, para tenaga medis dan kesehatan selalu berada di garis depan dan menjadi benteng terakhir untuk melindungi pemerintah dan masyarakat. Tidak sedikit nyawa tenaga medis dan kesehatan yang menjadi korban."
Selain PB IDI, empat organisasi profesi medis dan kesehatan lainnya, yaitu PPNI, IBI, PDGI, dan IAI (5OP), juga memberikan masukan bahwa masih ada banyak permasalahan kesehatan yang harus segera ditangani di Indonesia, terutama di wilayah terpencil.
Baca Juga: Nikita Mirzani ancam kepada siapapun untuk tidak endorse Lolly sang anak: Akan berurusan sama saya!
Mereka menegaskan bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law memiliki kesamaan dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang sebelumnya juga mendapat penolakan.
Meski para tenaga medis dan kesehatan telah bekerja keras dalam membantu memulihkan situasi kesehatan di Indonesia, seruan mereka terhadap RUU Kesehatan nampaknya tidak diperhatikan oleh pemerintah.***