JAKARTA INSIDER- Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, buka suara mengenai isu periode masa jabatan presiden di Indonesia akan berubah.
Muzani tegas membantah mengenai isu yang beredar bahwa satu periode presiden kini tak lagi 5 tahun, tetapi berganti menjadi 8 tahun.
Ia bahkan menyatakan MPR tidak pernah membahas hal tersebut dalam sidang yang dilakukan.
Baca Juga: Transaksi QRIS Antarnegara Tembus Rp1,66 Triliun, Sektor Wisata Indonesia Jadi Primadona
“Nggak ada pembahasan, nggak ada pemikiran, di MPR nggak ada pandangan, pemikiran, sama sekali nggak ada,” ujar Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga meminta untuk tidak membuat isu yang tak berdasar.
“Jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pemikiran kami sama sekali tak terpikir, itu asli sesuatu yang mengada-ada,” imbuhnya.
Baca Juga: Heboh Kenaikan PBB di Beberapa Daerah, Mendagri Tito Karnavian Sebut Hanya Bisa Intervensi
Politikus Partai Gerindra itu juga tegas menyatakan bahwa persoalan periode jabatan presiden tidak pernah masuk ke dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN.
Isu yang beredar tentang periode masa jabatan presiden selama 8 tahun itu juga disebutkan bahwa hanya bisa melakukan sekali pemerintahan.
Dengan kata lain, tak ada periode kedua pemerintahan, menurut isu tersebut.
Baca Juga: Pacu Jalur, Tradisi Sungai Kuantan: Identitas Melayu Riau atau Malaysia?
Sementara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7, di mana menerangkan bahwa presiden bisa menjabat selama dua periode.
Sesuai dengan aturan UUD 195 tersebut, satu masa jabatan atau satu periode presiden memimpin adalah selama 5 tahun.***