"Forum itu kita maksudkan lembaga ingin menyampaikan kepada calon, problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak ada debat dan adu program," katanya dengan tegas, menegaskan bahwa PAKU Integritas bukanlah panggung untuk pertarungan retorika, melainkan wadah serius untuk memahami isu korupsi secara mendalam.
Persetujuan dari KPU: Lampu Hijau untuk Kegiatan Dialog
Nawawi menekankan bahwa kegiatan dialog PAKU Integritas telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki domain kekuasaan terkait penyelenggaraan pemilu.
Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif KPK untuk melibatkan calon presiden dan wakil presiden dalam dialog anti korupsi mendapat dukungan resmi dari lembaga penyelenggara pemilu.
"Kita sudah mendapatkan semacam restu lah dari penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyelenggarakan kegiatan itu karena ketiga pasangan ini, memang ada domain kekuasaan KPU. Kalau KPU bilang tidak boleh, ya tidak boleh, kita tidak bisa jalani. Kita sudah mendapatkan lampu hijau bahwa itu bisa dilaksanakan," pungkasnya.
Kesimpulan: PAKU Integritas, Langkah Inovatif dalam Menyaring Pemimpin Berkualitas
PAKU Integritas menjadi langkah inovatif dalam proses pemilihan umum, menghadirkan dialog langsung antara KPK dan calon pemimpin negara.
Tanpa terlibat dalam debat atau adu program, kegiatan ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap isu korupsi dan komitmen nyata calon pemimpin untuk mengatasi masalah tersebut.
Dengan persetujuan resmi dari KPU, PAKU Integritas diharapkan dapat membantu pemilih dalam menyaring dan memilih pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.***