Komisi X DPR dukung sikap guru muda Husein: Berani jujur harus jadi karakteristik seluruh ASN di Indonesia

JAKARTA INSIDER - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai sikap berani guru di Kabupaten Pangandaran bernama Husein Ali Rafsanjani harus jadi karakteristik bagi seluruh ASN di Indonesia.

Meskipun masih tergolong ASN baru, baginya, Husein telah berani bersikap jujur.

Sebagai informasi, kasus Hisein viral usai melaporkan dugaan pungutan liar saat pelatihan dasar CPNS 2020.

Baca Juga: Legislator PKS ini minta BIN, BSSN, Polri, dan Kominfo terlibat selesaikan masalah dugaan peretasan BSI

Husein mengaku diintimidasi dan diancam karena melaporkan itu. Mengetahui peristiwa tersebut, Fikri menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut.

"Bagi dunia pendidikan, contoh kasus ini bisa jadi bahan untuk penguatan pendidikan karakter kita," ungkapnya, melansir dpr.go.id pada Senin (15/5).

 Politisi Fraksi PKS itu pun tidak mengerti alasan pelaku tega memberatkan CPNS yang notabene masih baru dengan menarik iuran-iuran seperti itu.

Baca Juga: Segera daftar, seleksi beasiswa kuliah di Maroko 2023 dibuka, kuota hanya untuk 30 mahasiswa!

Menurutnya, keputusan HAR untuk melaporkan dugaan pungutan liar saat pelatihan dasar CPNS 2020 adalah sikap berani meskipun dihantui oleh resiko dipecat sebagai PNS.

Diketahui, dampak adanya laporan tersebut, Husein dipersekusi saat diminta menghadap BKPSDM Pangandaran, bahkan diteror oknum-oknum dari BKPSDM. Kepala BKPSDM Pangandaran akhirnya dinonaktifkan terkait kasus itu.

Usai peristiwa tersebut viral di dunia maya, Husein mendapat kesempatan untuk mengadukan kasus itu langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Bahkan, setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Pangandaran, Husein diputuskan tetap menjadi guru ASN.

Baca Juga: 5 Zodiak yang keras dengan diri sendiri: Mempelajari sifat kritis yang kuat dari zodiak ini

Sebagai mantan PNS, ia berpendapat, tindakan pungli merupakan contoh perilaku negatif. Akibat perilaku tersebut, terangnya, sejumlah orang harus berhutang untuk membayar pungli tersebut.

Mendukung keputusan HAR, legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu menekankan agar PNS tidak bermental 'asal bapak senang' atau 'yang penting jadi PNS'.***