JAKARTA INSIDER - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengaku terkejut saat mendengar namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP).
Isu ini mencuat di tengah dinamika politik internal PDIP, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Harun Masiku.
Dikutip dari kanal YouTube official iNews Saat dimintai tanggapan, Said Abdullah dengan santai menepis spekulasi tersebut.
Baca Juga: Menguak kasus Tragedi 'Pensi' di SMK Cimahi: Kronologi, Fakta, dan Dampaknya
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima arahan apa pun dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait perubahan struktur kepengurusan partai.
Politikus senior PDIP ini menambahkan bahwa setiap keputusan strategis dalam partai selalu berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, mekanisme penggantian Sekjen bukanlah hal yang bisa ditentukan secara sepihak atau sekadar berdasarkan rumor politik.
Baca Juga: Timnas Putri menang lagi! Satoru Mochizuki bangga dengan performa gemilang Anak Asuhnya
Meski menolak berspekulasi lebih jauh, Said Abdullah tetap menekankan pentingnya soliditas partai dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam situasi politik yang berkembang saat ini.
Ia juga menyoroti bahwa PDIP memiliki sistem kaderisasi yang kuat, sehingga segala dinamika internal akan tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Di sisi lain beberapa pengamat politik menilai bahwa jika benar terjadi pergantian Sekjen, Said Abdullah memang menjadi salah satu figur potensial karena rekam jejak dan pengalamannya di partai maupun di legislatif.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah: Memperkuat Kepemimpinan dan Sinergi untuk pembangunan berkelanjutan
Sementara itu, pihak PDIP sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini. Hasto Kristiyanto yang kini menghadapi proses hukum, juga belum memberikan tanggapan terkait kemungkinan pergantian dirinya sebagai Sekjen PDIP.
***
