UNRWA sebut tak ada tempat berlindung atau rumah yang aman untuk warga Gaza, 80 persen wilayah dikuasai Israel

JAKARTA INSIDER - Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah ( UNRWA ) menyebutkan bahwasanya tak ada tempat yang aman atau rumah untuk berlindung warga Gaza di Palestina.

UNRWA juga menyebutkan bahwasanya tak ada tempat yang aman untuk warga Gaza berlindung, sebab, sebanyak 80% wilayah di Palestina telah dikuasai oleh Israel.

UNRWA menyebutkan bahwasanya sebanyak 80% tanah dan wilayah di Palestina sudah berada di bawah naungan kekuasaan rezim Israel.

Baca Juga: Baru hari pertama program makan siang bergizi gratis di Boyolali, para orang tua mengaku anak lebih gembira makan bersama teman di sekolah

Hal ini juga diungkapkan oleh Komisaris Jenderal UNRWA Phillipe Lazzarini, ia mengatakan bahwasanya 80% tanah di Palestina menjadi kekuasaan otoritas Israel.

Dia mendesak perintah evakuasi yang menyesatkan dan pembunuhan warga sipil diakhiri, seraya memperingatkan bahwa setiap hari tanpa gencatan senjata akan mengakibatkan makin banyak tragedi.

Sementara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan bahwa militer Israel memerintahkan evakuasi di banyak area besar di Gaza, dengan alasan ada tembakan roket ke Israel.

Baca Juga: Beginilah potret senyum lebar seorang pelajar SD di Boyolali usai menikmati makan siang bergizi gratis program kerja Presiden RI Prabowo Subianto

Dikatakan OCHA, analisis awal mengindikasikan perintah baru tersebut mencakup area seluas sekitar 3 kilometer persegi di kegubernuran Deir al-Balah dan Gaza Utara.

Serangan dilaporkan terjadi di wilayah Al Mawasi, di mana orang-orang diperintahkan untuk mengungsi dan berlindung.

"Lebih dari 80 persen wilayah Jalur Gaza berada di bawah perintah evakuasi Israel yang belum dicabut. 

Baca Juga: Belum sampai 100 hari menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto kini telah menepati janji makan bergizi gratis yang hari ini

Di tengah situasi ini, OCHA memperingatkan bahwa kemampuan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di seluruh Gaza semakin berkurang," kata OCHA.

Badan-badan kemanusiaan PBB mengatakan pembatasan paling berat terhadap pergerakan kemanusiaan tercatat pada bulan lalu, termasuk pemblokiran akses ke daerah perbatasan untuk mengambil pasokan, penolakan terhadap upaya pengiriman barang dan jasa, atau upaya evaluasi kebutuhan di Gaza.