Deklarasi Damai Pemilu 2024, Panglima TNI dan Kapolri ajak media jaga netralitas

JAKARTA INSIDER - Dalam sebuah upacara bersejarah pada tanggal 11 September 2023, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M, bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah tokoh penting seperti Rahmat Bagja dari Bawaslu RI, Lilik Oetama dari Kompas Gramedia, Heddy Lugito dari DKPP, dan Ricard Bagun Andi Budiman dari Kompas TV, telah menggema seruan yang penuh makna: Deklarasi Damai untuk Pemilu 2024.

Bertempat di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, mereka bersama-sama menegaskan komitmen mereka untuk menjaga proses pemilihan umum yang jujur, damai, dan demokratis.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, dalam sambutannya, menyoroti peran penting media massa dalam proses demokratisasi.

Baca Juga: Silaturahmi Anies dan Cak Imin dengan DPP PKS berlangsung adem dan sukses

Ia mengingatkan Kompas TV, sebagai salah satu televisi swasta nasional yang berperan signifikan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, untuk tetap menjaga kesehatan, kritikalitas, dan keseimbangan dalam peliputan Pemilu.

"Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media diamanatkan untuk mencerahkan dan memberikan informasi yang berimbang. Inilah tanggung jawab yang harus diemban oleh televisi swasta nasional seperti Kompas TV," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Panglima TNI dan Kapolri, sebagai dua institusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu, menekankan pentingnya netralitas media dalam melaporkan berita-berita terkait pemilihan umum.

Baca Juga: Zulkifli Hasan ketua PAN bagi uang ke nelayan: kepedulian atau politik uang?

Mereka juga mengingatkan Kompas TV untuk tetap independen, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

"Kemudahan dan keterbukaan informasi menjadi unsur penting dalam menjamin Pemilu yang jujur dan damai. Kami berharap media, termasuk Kompas TV, dapat memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta," kata Laksamana TNI Yudo Margono.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, juga menyoroti pentingnya peraturan yang mengatur liputan media selama Pemilu.

Baca Juga: PKB dan PKS bersatu, Aktivis GP Ansor: Hanya karena ambisi kuasa, NU dan PKS dipaksa menikah

Ia menekankan perlunya media untuk mematuhi peraturan yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Bawaslu, agar proses pemilihan umum berjalan dengan baik dan adil.

Selain itu, dalam semangat pencerahan dan pemberdayaan masyarakat, pers juga diharapkan dapat memenuhi hak publik atas informasi, terutama bagi warga di daerah pedalaman dan perbatasan, termasuk Papua.