JAKARTA INSIDER - Presiden Senegal, Bassirou Faye, membuat gebrakan baru dalam kepemimpinannya dengan melarang pemajangan potretnya di kantor-kantor pemerintahan.
Keputusan ini menjadi sorotan karena berbeda dari kebiasaan umum di banyak negara, di mana potret pemimpin sering kali dipajang di berbagai instansi sebagai simbol kekuasaan.
Dikutip dari laman www.tiktok.com/ZSMV4MAtW Faye menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pemerintahan bukan tentang individu, melainkan tentang rakyat.
Baca Juga: Skandal Rumah Dinas: KPK resmi tetapkan Tersangka Korupsi!
Ia ingin menghapus praktik yang menurutnya berpotensi membangun kultus individu, di mana pemimpin terlalu dipuja sehingga menggeser fokus dari kepentingan masyarakat.
Sebagai gantinya, ia menyarankan agar kantor-kantor pemerintahan menampilkan simbol negara seperti bendera atau lambang nasional yang lebih merepresentasikan kebersamaan dan persatuan.
Langkah ini mendapat berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai tanda kerendahan hati dan komitmen terhadap demokrasi.
Baca Juga: KPK tetapkan Tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Rumah Dinas
Mereka melihatnya sebagai sinyal bahwa pemerintahan Faye ingin lebih dekat dengan rakyat, bukan hanya sekadar menunjukkan kekuasaan.
Namun, ada pula yang mempertanyakan kebijakan ini, menganggapnya sebagai langkah simbolis yang belum tentu berdampak besar pada perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Sejak terpilih sebagai presiden, Bassirou Faye memang dikenal sebagai pemimpin dengan pendekatan berbeda.
Baca Juga: Kejagung periksa kasus korupsi minyak mentah, indikasi kerugian Negara menguat
Ia menekankan transparansi, pelayanan publik yang lebih efektif, dan menjanjikan reformasi di berbagai sektor.
Keputusan untuk melarang pemajangan potretnya sejalan dengan visinya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berorientasi pada kerja nyata, bukan pada pencitraan.