JAKARTA INSIDER- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara mengenai tunjangan rumah Rp70 juta yang diterima anggota DPRD DKI.
Pramono mengungkapkan dirinya sudah melakukan komunikasi terkait persoalan tersebut dengan DPRD DKI.
Ia juga menyatakan bahwa keputusan mengenai besaran tunjangan anggota DPRD diputuskan oleh badan legislatif tersebut.
Baca Juga: Pemprov DKI Benahi AC Blok M Hub Agar UMKM Pindahan Lebih Nyaman
“Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI,” kata Pramono kepada wartawan di kompleks Balai Kota DKI Jakarta pada Minggu, 7 September 2025.
“Tapi terus terang, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI,” imbuhnya.
Tunjangan anggota DPRD DKI diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 di mana disebutkan tunjangan rumah pimpinan sebesar Rp78,8 juta per bulan.
Baca Juga: QRIS, Praktis dan Universal, Apa Untung dan Ruginya?
Sedangkan bagi anggota DPRD DKI selain pimpinan menerima Rp70,4 juta per bulan.
Sempat terjadi aksi demo dari mahasiswa di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 4 September 2025 yang menuntut untuk mengurangi tunjangan rumah pimpinan dan anggota.
Besaran tunjangan rumah anggota DPRD DKI ini turut jadi sorotan setelah protes masyarakat pada tunjangan rumah DPR RI memanas.
Baca Juga: Tips Memilih Sunscreen untuk Kulit Berminyak agar Tetap Sehat dan Tidak Lengket
Sebelumnya, tunjangan perumahan DPR RI adalah Rp50 juta dan angka tersebut masih di bawah jumlah penerimaan anggota DPRD DKI.
Sementara itu, menurut pengumuman Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, tunjangan perumahan DPR RI sudah dihentikan sejak 31 Agustus 2025.***