Menurutnya, kerja sama di bidang ekonomi bisa segera dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia dan Malaysia.
"Tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disebut tadi, yaitu joint development authority, misalnya di kawasan Ambalat.
Sebab, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga dua dekade lagi.
Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh hasil nyata, demi kepentingan rakyat di kawasan perbatasan," kata Anwar.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.***