JAKARTA INSIDER -;Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi penolakan di Papua. Sejumlah pelajar menggelar aksi demonstrasi, menuntut agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan sektor pendidikan dibanding program pemberian makanan.
Menanggapi protes tersebut, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Namun, mereka mengingatkan agar aksi ini tidak menghalangi hak penerima manfaat lain yang masih membutuhkan program tersebut.
Baca Juga: 3 ciri orang memiliki khodam pendamping leluhur tanpa ia ketahui, salah satunya berat di pundak
Istana: "Silakan Menyampaikan Pendapat, Asal Tanpa Kekerasan!"
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menyatakan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Namun, ia menegaskan bahwa aksi protes tidak boleh disertai tindakan anarkis.
"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa, silakan. Tapi jangan sampai ada kekerasan," ujar Hasan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Hasan juga menjelaskan bahwa menolak MBG adalah hak setiap individu, tetapi aksi demonstrasi tidak boleh menghambat hak orang lain yang masih membutuhkan bantuan ini.
"Kalau ada yang tidak mau menerima MBG, mereka bisa menyampaikan dengan baik. Tapi jangan sampai penolakan itu menghalangi saudara dan teman-teman mereka yang masih ingin mendapatkan Makan Bergizi Gratis," tegasnya.
Baca Juga: 6 ciri gangguan jin pada jiwa anda, salah satunya linglung dan mudah lupa
Menhan: "Makan Bergizi Itu Hak Semua Warga!"
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin optimis bahwa MBG akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan pencegahan stunting.
"Lama-lama rakyat akan paham bahwa makan bergizi adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara," kata Sjafrie.
Menurutnya, program MBG adalah bentuk tugas kemanusiaan, bukan urusan politik. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik, meskipun ada penolakan di beberapa wilayah.
"Yang penting, kami berpikir positif. MBG ini untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat dan dilaksanakan oleh dapur-dapur TNI di sana," ujarnya.
Baca Juga: Film Komang Siap Tayang Lebaran 2025, Kisah Cinta yang Menggetarkan Hati
Demo Penolakan MBG: Ancaman hingga Pengamanan TNI
Penolakan MBG di Papua bukan hal baru. Sebelumnya, aksi demo sempat diwarnai ancaman pembakaran sekolah yang menerima program ini.
Merespons situasi yang belum kondusif, TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG) yang menyediakan MBG di Papua.