JAKARTA INSIDER - Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri perhotelan.
Kebijakan ini bertujuan untuk menekan pengeluaran negara dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat kerja, serta acara-acara pemerintahan yang sebelumnya sering dilakukan di hotel.
Akibatnya, banyak hotel mengalami penurunan tingkat hunian dan pendapatan yang cukup drastis.
Baca Juga: Pengusaha resah! Apa yang terjadi di balik permintaan THR oleh Ormas?
Dikutip dari laman www.phri.or.id Sejumlah pelaku usaha perhotelan mengaku merasakan dampak yang cukup besar sejak kebijakan ini diterapkan.
Sebelumnya, hotel-hotel di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Bali sering menjadi tempat penyelenggaraan acara pemerintahan, baik dalam skala daerah maupun nasional.
Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi ini, banyak instansi beralih menggunakan fasilitas kantor sendiri atau gedung-gedung pemerintahan untuk menghemat biaya.
Baca Juga: Kontroversi pengesahan RUU TNI: pro dan kontra di tengah masyarakat
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dalam sebuah pernyataan, menyebut bahwa tingkat hunian hotel mengalami penurunan hingga 20-30 persen sejak kebijakan ini mulai diterapkan.
Hotel berbintang empat dan lima yang biasanya mengandalkan acara-acara resmi kini harus mencari strategi baru agar tetap bertahan.
Sementara itu, hotel kelas menengah dan budget hotel juga merasakan dampak akibat berkurangnya perjalanan dinas pegawai negeri yang sebelumnya menjadi pelanggan tetap mereka.
Baca Juga: Kontroversi pengesahan RUU TNI: pro dan kontra di tengah masyarakat
Selain itu, sektor lain yang terkait dengan industri perhotelan, seperti katering, penyedia jasa dekorasi, hingga transportasi wisata, juga turut terdampak.
Banyak pekerja sektor ini mulai khawatir dengan kelangsungan bisnis mereka jika kondisi ini berlanjut dalam jangka panjang.
