Sri Mulyani tekankan KIP kuliah tidak terkena efisiensj, beasiswa Mahasiswa tetap aman

"Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) tetap sebesar Rp14,69 triliun bagi 1.040.192 mahasiswa penerima," ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap mahasiswa yang telah terdaftar dalam program ini tetap bisa melanjutkan studinya tanpa kendala finansial.

Baca Juga: Di hadapan kader Gerindra, Jokowi puji Prabowo: Presiden dengan dukungan terkuat

Rincian Bantuan KIP Kuliah

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa skema pembiayaan KIP Kuliah tetap mengacu pada akreditasi program studi masing-masing:

• Program studi dengan akreditasi A: Maksimal Rp12 juta per semester untuk jurusan kedokteran dan Rp8 juta untuk jurusan non-kedokteran.
• Program studi dengan akreditasi B: Maksimal Rp4 juta per semester.
• Program studi dengan akreditasi C: Maksimal Rp2,4 juta per semester.

Selain biaya pendidikan, penerima KIP Kuliah juga akan menerima bantuan biaya hidup yang disesuaikan dengan indeks harga lokal di daerah masing-masing. Bantuan ini dikategorikan dalam lima klaster sebagai berikut:

• Klaster 1: Rp800.000 per bulan.
• Klaster 2: Rp950.000 per bulan.
• Klaster 3: Rp1.100.000 per bulan.
• Klaster 4: Rp1.250.000 per bulan.
• Klaster 5: Rp1.400.000 per bulan.

Bantuan biaya hidup ini diberikan setiap semester atau setiap enam bulan sekali, untuk memastikan mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka selama menjalani pendidikan.

Baca Juga: Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan imbauan untuk para pengusaha: Jangan mencekik para Petani!

Pemerintah Tetap Komitmen Terhadap Pendidikan

Meskipun ada langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor, pemerintah tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Keputusan Sri Mulyani untuk tidak memangkas anggaran KIP Kuliah menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen dalam mendukung pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial dalam melanjutkan pendidikannya. Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa negara terus berupaya menjaga akses pendidikan bagi semua kalangan tanpa terkendala masalah anggaran.***