Sri Mulyani tekankan KIP kuliah tidak terkena efisiensj, beasiswa Mahasiswa tetap aman

INDONESIA INSIDER - Pada 12 Februari 2025, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengumumkan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai program beasiswa. Penghematan ini mencapai Rp1,43 triliun dari total pagu anggaran awal sebesar Rp15,42 triliun.

Beberapa program beasiswa yang terkena dampak efisiensi ini antara lain Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), yang mengalami pemotongan sebesar Rp19,4 miliar dari pagu awal Rp194,7 miliar.

Selain itu, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) mengalami pengurangan sebesar Rp21 miliar dari anggaran Rp213,7 miliar, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sebesar Rp21,33 miliar dari Rp85,3 miliar, serta beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri yang dikurangi Rp59,2 miliar dari anggaran Rp236,8 miliar.

Baca Juga: Hadiri HUT ke-17 Gerindra, Prabowo Gibran tekankan persatuan serta kepercayaan rakyat

Usulan Mendiktisaintek untuk Mempertahankan Anggaran Beasiswa

Menanggapi situasi ini, Mendiktisaintek mengusulkan agar anggaran beasiswa dan bantuan sosial pendidikan tidak mengalami pemotongan. Ia menegaskan bahwa program-program tersebut sangat penting dalam memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi mereka tanpa hambatan finansial.

"Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa penerima beasiswa tetap mendapatkan hak mereka. Jika anggaran ini dikurangi, dikhawatirkan ribuan mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi mereka," ujar Satryo dalam rapat tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi bangsa, sehingga tidak seharusnya menjadi sektor yang terdampak efisiensi anggaran.

Baca Juga: Berkunjung ke Kedutaan Besar Kanada di Jakarta, Menteri Ahmed Hussen sebut Ottawa tak setuju dengan keinginan Trump untuk relokasi warga Gaza

Komisi X DPR Mendukung Penuh Beasiswa Pendidikan

Anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari Singkarru, turut menyoroti bahwa berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025, anggaran yang berkaitan dengan bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah, seharusnya tidak dipangkas.

Ia mengekspresikan kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran dapat berdampak buruk bagi sekitar 200 ribu mahasiswa baru yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jika efisiensi anggaran tetap dilakukan pada sektor beasiswa, banyak calon mahasiswa yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi.

"Seharusnya ada 200 ribu mahasiswa baru yang lulus SMA, yang bisa melanjutkan kuliah dengan program KIP. Namun, dengan adanya efisiensi ini, apakah mereka bisa lanjut atau tidak masih menjadi pertanyaan besar," ungkap Ratih.

Baca Juga: Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussen tolak keinginan Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza

Pernyataan ini semakin memperkuat urgensi untuk mempertahankan anggaran beasiswa agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sri Mulyani Pastikan KIP Kuliah Tidak Terkena Pemangkasan

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa program KIP Kuliah tidak akan mengalami pemangkasan anggaran. Ia memastikan bahwa dana sebesar Rp14,69 triliun tetap tersedia bagi 1.040.192 mahasiswa penerima manfaat program ini.