PT KAI berdalih pemagaran rumah pemilik ruko untuk lindungi aset negara. Sudah dimediasi tapi diabaikan ..

"Tetapi di situ (surat peringatan) disebutkan bahwa kami diminta untuk mengembalikan lahannya kepada KAI. Saya juga bingung, suratnya enggak nyambung, diminta mengembalikan, padahal kami memiliki sertifikat HGB yang berlaku sampai 7 Februari 2030, bagaimana kami harus mengembalikan," kata Agus.

Sementara itu, kuasa hukum dari pemilik ruko, Teddy Hartanto mengatakan jika PT KAI Daop 5 Purwokerto tidak memberikan respons atas keluhan kliennya yang meminta agar pagar tersebut dibongkar, pihaknya akan melakukan upaya hukum.

"Upaya hukum yang kami lakukan dapat berupa perdata dan pidana," tegasnya.***