Habis Bjorka, kini sejumlah pejabat tinggi Indonesia jadi sasaran Spyware, pelakunya diduga dari ….

JAKARTAINSIDER – Sejumlah pejabat tinggi Indonesia saat ini menjadi sasaran empuk Spyware.

Tak hanya dari kalangan pejabat, para menteri dan petinggi militer Indonesia menjadi sasaran Spyware selanjutnya.

Spyware sendiri diketahui adalah perusahaan atau mata yang berbasis di Israel.

Untuk saat ini, Spyware sendiri telah menargetkan beberapa orang penting Indonesia untuk menjadi terget selanjutnya.

Target spyware buatan Israel ini antara lain Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, personel senior militer, dua diplomat regional, dan penasihat di Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Republik Indonesia.

Ada 6 pejabat dan juga penasihat pemerintah Indonesia mengatakan bahwa mereka mendapat pesan email dari Apple bahwa mereka sedang menjadi ‘target penyerang yang disponsori negara’. Pesan email ini dikirim pada November tahun 2021 lalu.

Selain itu, direktur salah satu badan usaha milik negara yang menyediakan senjata untuk tentara Indonesia juga mendapatkan pesan yang sama dari Apple.

Para pelaku menyerang pejabat Indonesia menggunakan ForcedEntry, software canggih yang digunakan vendor pengawasan siber Israel NSO Group.

Software ini juga digunakan Israel untuk membantu agen mata-mata asing mereka dari jarak jauh tanpa ketahuan dengan cara mengendalikan iPhone.

Perusahaan cyber Israel lainnya, QuaDream, telah mengembangkan alat peretasan yang hampir identik, seperti yang telah di kutip dari Reuters Jumat 30 September 2022.

Penggunaan ForcedEntry ini mengeksploitasi kelemahan pada iPhone melalui teknik peretasan baru yang tidak memerlukan interaksi pengguna. Spyware ini dipublikasikan oleh pengawas keamanan siber Citizen Lab pada September 2021 lalu.

Apple sendiri belum mengungkapkan siapa saja dan berapa jumlah pasti orang-orang yang menjadi target spyware ini. Bahkan mereka menolak untuk berbicara lebih jauh.

Menurut pakar siber, upaya menargetkan pejabat pemerintahan dan militer Republik Indonesia ini menjadi kasus penargetan menggunakan software paling besar yang menyerang personel pemerintah, militer dan kementerian pertahanan.

Juru bicara pemerintah RI, juru bicara militer RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Perekonomian dan juga BSSN belum buka suara terkait isu yang cukup serius ini. Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tak mengetahui kasus ini.

Ternyata tak hanya Indonesia, Amerika Serikat juga alami hal yang sama.