Nurhadi yang dijerat KPK dengan kasus korupsi dan termasuk menantunya, Rezky divonis pengadilan dengan enam tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.
KPK menilai putusan itu jauh di bawah tuntutan Jaksa KPK yang meminta majelis hakim menghukum Nurhadi dan Rezky masing-masing 12 dan 11 tahun penjara.
KPK pun membuka penyidikan baru, dalam kasus itu dan Komisi Anti rasuah tersebut mendalami TPPU yang dilakukan Nurhadi dan menantunya yang akhirnya ikut menyeret Dito Mahendra.
Dalam kasus tersebut, KPK menduga telah terjadi penyamaran dari dugaan korupsi berupa pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti.
Dalam penggeledahan KPK ke rumah Dito Mahendro, April lalu ditemukan 15 senjata api.
Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro
membantah klaim yang disampaikan kuasa hukum Dito Mahendra yang menyebutkan sembilan jenis senjata api ilegal memiliki surat resmi.
Pernyataan penasihat hukum Dito bahwa senjata tersebut milik Kodam IV/Diponegoro itu sudah dikonfirmasi dan tidak benar.
Djuhandhani Rahardjo Puro
menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima surat terkait kepemilikan 9 jenis senjata api Dito dari Kodam Diponegoro.
Sembilan jenis senjata api yang ilegal itu yakni Pistol Glock 17, Revolver S&W, Pistol Glock 19 Zev, Pistol Angstatd Arms, Senapan Noveske Refleworks, Senapan AK 101, senapan Heckler & Koch G 36, Pistol Heckler & Koch MP 5, senapan angin Walther.
Baca Juga: Motif ART gasak uang dan perhiasan Catherine Wilson karena ekonomi dan foya-foya
“Bareskrim tidak pernah menerima surat dari Kodam IV Diponegoro tentang pernyataan senjata tersebut milik Shooting Club Kodam IV Diponegoro,” ujarnya.
Dia menegaskan, dari hasil pendataan, dari 15 senjata api yang disita KPK, sembilan jenis senjata api illegal atau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat izin.