3. Bebas Bersyarat dalam Perspektif Keadilan
Secara teoritis, bebas bersyarat dimaksudkan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, bukan sekadar pemotongan hukuman.
Tujuannya adalah untuk memulihkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan bimbingan.
Namun, ketika diberikan kepada terpidana kasus korupsi besar seperti e-KTP, hal ini sering memunculkan persepsi publik bahwa hukum seakan memberikan keistimewaan bagi elite politik.
4. Kritik dan Kontroversi
Meski secara hukum sah, kebijakan bebas bersyarat terhadap koruptor menimbulkan kontroversi.
Publik mempertanyakan konsistensi negara dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap tindak pidana korupsi.
Dalam perspektif teori keadilan retributif, hukuman seharusnya sepadan dengan kesalahan, sedangkan dalam teori keadilan restoratif, pembebasan bersyarat harus benar-benar diarahkan pada pemulihan sosial, bukan sekadar formalitas administrasi.***