Gegara Mario Dandy Satriyo, Sri Mulyani dimarahi pegawai pajak

JAKARTA INSIDER - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, merespon dengan cepat atas protes masyarakat terhadap perilaku pejabat pajak yang memperkaya keluarganya dengan menggunakan uang pajak. 

Isu ini mencuat setelah kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo, anak pejabat Ditjen Pajak, terungkap. 

Warganet menemukan bahwa keluarga Mario Dandy Satriyo sering memamerkan kekayaannya dan memiliki harta senilai Rp56 miliar.

Baca Juga: Terungkap! Rumah sakit sempat tolak David yang jadi korban Mario Dandy Satriyo karena ini

Hobi naik motor gede para pejabat Ditjen Pajak juga menarik perhatian publik. 

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani memerintahkan pembubaran klub motor gede Ditjen Pajak karena bisa merugikan masyarakat yang telah membayar pajak dengan rajin. 

Melalui akun media sosialnya, Sri Mulyani menulis bahwa kebiasaan para pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu yang mengendarai moge dan memamerkannya bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan memunculkan kecurigaan tentang sumber kekayaan mereka.

Baca Juga: Brutal saat aniaya David, ternyata Mario Dandy pernah keok lawan pria ini

"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge-menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tulis Sri Mulyani di laman Instagram 

Sri Mulyani menegaskan bahwa penggunaan moge tersebut oleh pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu yang diperoleh dari uang halal dan gaji resmi melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik.

"Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dari uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat/pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik," paparnya.

Baca Juga: Akibat dihantam bagian kepala, David Latumahina mengalami Diffuse Axonal Injury, begini penjelasan medisnya

Unggahan Sri Mulyani tersebut mendapat respon dari warganet yang diduga dari kalangan internal. 

"Mohon izin bu mungkin lebih bijak jika disampaikan di internal bu hal hal seperti ini. Bukannya meredakan malah semakin menambah persepsi lain" komentar @gh***