JAKARTA INSIDER - Keluarga Kepala Desa (Kades) Kohod, yang saat ini tengah menjalani proses hukum, resmi mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian.
Permohonan ini diajukan dengan disertai jaminan dari pihak keluarga, yang berkomitmen untuk memastikan tersangka akan kooperatif dan memenuhi seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Dikutip dari laman resmi www.rri.co.id Kuasa hukum Kades Kohod menyampaikan bahwa alasan pengajuan penangguhan penahanan adalah pertimbangan kemanusiaan dan kebutuhan untuk mengelola pemerintahan desa yang masih harus berjalan.
Baca Juga: Polda DIY ungkap kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi, 3 tersangka ditangkap
Selain itu, keluarga juga menjamin bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya selama proses penyidikan berlangsung.
Pihak kepolisian menyatakan akan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidik akan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti tingkat ancaman pidana, sikap kooperatif tersangka, serta jaminan dari pihak keluarga sebelum memutuskan apakah permohonan penangguhan dapat dikabulkan.
Baca Juga: Polda Jabar pantau ancaman terhadap Gubernur Deddy Mulyadi
Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa menjadi inti dari perkara ini.
Meski demikian, hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengumpulkan bukti tambahan dan memperdalam keterangan dari berbagai pihak terkait.
Keluarga besar Kades Kohod berharap permohonan ini dikabulkan agar tersangka dapat menjalani proses hukum tanpa harus berada dalam tahanan, serta tetap bisa menjalankan tanggung jawab administratif di desa.
Baca Juga: BKN tanggapi pengunduran diri ribuan CPNS 2024: Ini penyebabnya
Publik pun menantikan keputusan pihak kepolisian atas permohonan ini, mengingat kasus tersebut mendapat perhatian luas dan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur desa.
***
