JAKARTA INSIDER - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan dorongan kuat untuk mengubah ekosistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
Pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023 di Mercure Hotel and Convention, Jakarta, Presiden menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kinerja, prestasi, dan inovasi bagi ASN di seluruh negeri.
Presiden Jokowi menginginkan reformasi birokrasi yang tidak hanya mengarah pada perubahan regulasi, tetapi juga pada orientasi kerja yang lebih baik.
Baca Juga: Tahun politik: ASN harus tetap netral jelang Pilkada dan Pemilu 2024
Dia bahkan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, untuk merumuskan tolok ukur yang jelas untuk mengukur kinerja ASN.
"Saya sering sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB, harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam," ungkap Presiden.
Salah satu cara menilai kinerja ASN, menurut Presiden, adalah dengan melihat hasil dari program-program pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan penurunan kemiskinan di berbagai wilayah.
Baca Juga: KPU minta Bacaleg Pemilu 2024 mundur dari pekerjaan seperti ASN, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD
Ini adalah cara yang lebih substansial daripada hanya mengukur berdasarkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) semata.
Presiden juga memandang bahwa orientasi kerja ASN perlu diubah agar Indonesia dapat melompat menjadi negara maju dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah.
"Tugas besar birokrasi kita, ASN kita, harus diubah orientasinya. Karena kalau tidak, kita akan terjebak pada jebakan negara berpendapatan menengah," tegasnya.
Selain mengubah orientasi kerja, Presiden juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dan kelincahan dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat.
Dia meminta untuk memangkas regulasi yang membatasi kelincahan birokrasi.