Baca Juga: Hasil pertandingan di Piala Dunia Qatar 2022 antara Jerman vs Spanyol berakhir imbang 1-1
Dia berharap wali kota dan bupati di Sumut agar mengusulkan penetapan kenaikan UMK sebesar 10 persen kepada Gubernur Sumut.
Ketua Serikat Pekerja Indonesia Sumut, Johnson Parbosi berpendapat bahwa lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 memberikan respons positif atas aspirasi buruh yang sudah diakomodir oleh pemerintah.
Alasannya, Permenaker itu memberi opsi bagi buruh untuk mengusulkan persentase dari kenaikan UMP untuk tahun 2023.
Sejalan dengan itu, sebelumnya, pimpinan buruh di Sumut merasa bahwa Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang selama ini sangat merespons dan mengakomodir aspirasi buruh akan menetapkan UMP 2023 yang memberikan rasa keadilan bagi buruh mau pun dunia usaha.
Sementara itu, Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumut, Ramlan Hutabarat menyatakan, penetapan UMP merupakan wujud nyata respon positif Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang selama ini dekat dengan buruh.
"Buruh sangat memahami bahwa tidak mungkin kenaikan UMP itu mencapai 13-15 persen. Buruh juga memahami kondisi perusahaan dan perekonomian Sumut," ujar Johnson.
Sekretaris Eksekutif Apindo Sumut, Bambang Hermanto, enggan mengomentari tanggapan Apindo soal kenaikan UMP.
Dia juga menolak mengomentari apakah kenaikan 7,5 persen itu sesuai yang diinginkan pengusaha di rapat dan putusan UMP itu.
"Apindo akan membahas dulu soal UMP Sumut itu," ujarnya. ***
Artikel Terkait
Gerilya Anies Baswedan di Sumut hingga Babussalam, dapat wejangan soal Nabi Yusuf
Gerilya di Sumut, Anies makin optimis dengan restorasi Indonesia menuju perubahan yang lebih baik
Indra Kenz, crazy rich Sumut divonis 10 tahun penjara. Rumah, mobil Tesla dan Ferrari disita
Satu lagi tenaga kerja asing asal RRT, tewas saat bekerja di PLTA Batang Toru, Sumut
PT KAI Sumut mulai jual tiket kereta api untuk libur Natal dan tahun baru 2023, penumpang wajib booster