JAKARTA INSIDER - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menilai, alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi berdasarkan Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 karena naiknya harga minyak dunia dan penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran sangat tidak logis.
Bahkan kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kedua alasan yang disampaikan pemerintah terlalu mengada-ada. Karena faktanya tren harga minyak dunia sejak Juni 2022 hingga September 2022 terus turun.
Mulyanto mengutip data WTI Crude dan Brent Crude yang menunjukan bahwa sejak Juni 2022 tren harga minyak dunia terus turun. Di bulan Juni 2022, harga minyak dunia berada di kisaran USD 120 per barel. Angka ini terus turun hingga September 2022 menuju USD 80 per barel.
Baca Juga: Demo ojol tolak kenaikan harga BBM, begini rekayasa lalu lintas oleh aparat
“Pada periode ini hampir semua operator minyak menurunkan harga BBM. Tapi anehnya pemerintah malah menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Mulyanto dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin (19/09/2022).
Mulyanto juga menepis dalih pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi karena subsidi tidak tepat sasaran.
Menurutnya, kalau benar pemerintah ingin membenahi subsidi agar tepat sasaran caranya bukan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Tapi dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan mewah.
Baca Juga: Simak, inilah data pribadi yang dilindungi pemerintah pasca disahkannnya UU PDP oleh DPR RI
Selain itu, kata Mulyanto, pemerintah harus memperketat pengawasan agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh sektor industri dan pertambangan. Apalagi diekspor oleh kalangan tertentu.
“Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM sambil membagikan bantuan langsung tunai tidak efektif. Karena kenyataan di lapangan menunjukan berbagai penyimpangan,” kata Mulyanto.
Mulyanto mengaku mendapat banyak laporan pembagian BLT di beberapa daerah tidak merata dan tidak tepat sasaran.
BLTBaca Juga: Sikapi ucapan WHO akhir pandemi didepan mata, legislator PKS bilang begini
Melihat kondisi tersebut Mulyanto minta pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan menggantinya dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi oleh kendaraan mewah.
“Sejak lama BPK dan KPK sudah menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pemberian BLT tidak akurat. Masih banyak warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan tidak terdata. Sebaliknya, beberapa masyarakat sejahtera justru mendapat bantuan kompensasi ini,” ujarnya.
Artikel Terkait
Sikapi ucapan WHO akhir pandemi didepan mata, legislator PKS bilang begini