Ia menyoroti bahwa tunjangan kinerja Kementerian Agama dan beberapa kementerian lainnya sebelumnya telah mengalami kenaikan.
Data menunjukkan bahwa belanja pegawai secara keseluruhan mengalami peningkatan rata-rata 3,8% per tahun dalam periode 2019-2022, dengan belanja gaji dan tunjangan meningkat rata-rata 2,3%.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi.
Pada akhir penjelasannya, @prastow mengungkapkan bahwa konsep mandatory spending juga berkaitan dengan bidang kesehatan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Meninjau Pembangunan Smelter PT Amman Nusa Tenggara Barat
Pemerintah memiliki semangat yang kuat untuk memastikan kelangsungan pendanaan sektor kesehatan melalui Rencana Induk Kesehatan.
Bahkan, dengan konsep baru yang diperkenalkan, alokasi anggaran kesehatan diperkirakan dapat melebihi 5% dari APBN, sejalan dengan konsep mandatory spending yang ada saat ini.
Komentar @prastow ini muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai klaim yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki uang.
Pernyataannya didukung oleh data dan fakta terkait alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga: Bank Indonesia Siap Jalankan Rencana Strategis untuk Redenominasi Rupiah
Meskipun terdapat berbagai tantangan dan perubahan dalam pelaksanaan anggaran, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep dan komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban pengeluaran negara serta memastikan keberlanjutan pendanaan sektor-sektor kunci.***