Baca Juga: 10 Ciri orang yang memiliki pesugihan tuyul, waspada jika ada di sekitar lingkungan Anda!
Kedua, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan ketiga, pembaruan hak paling lama 30 tahun.
Dalam hal jangka waktu pemberian HGB untuk siklus pertama sebagaimana dimaksud akan berakhir, HGB dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua apabila diperjanjikan.
3. Perusahaan asing bebas pajak
Pemerintah menjanjikan perusahaan asing yang mau memindahkan kantornya ke IKN Nusantara bakal dapat insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100 persen.
Pelaku usaha yang berstatus subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke IKN diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Baca Juga: 4 Resiko besar yang harus ditanggung bagi pemilik pesugihan tuyul, waspadalah!
Masa berlaku fasilitas perpajakan itu bakal berlaku sampai 10 tahun.
Setelahnya, maka insentif pengurangan pajak akan menjadi lebih kecil yakni 50 persen dan berlaku lagi untuk 10 tahun berikutnya.
Fasilitas pajak ini bakal diberikan kepada pelaku usaha dengan ketentuan, pertama, memiliki minimal dua unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia.
Kedua, memiliki substansi ekonomi di Ibu Kota Nusantara, dan ketiga, membentuk badan hukum dalam bentuk perseroan.
Baca Juga: Heboh viral SMAN 3 Bandung sewa satu kereta eksekutif full dari Jakarta ke Surabaya
4. Pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100 persen
Presiden Jokowi memberikan insentif berupa pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum yang bakal beroperasi di IKN Nusantara.
Pengurangan PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) diberikan sebesar 100 persen dari jumlah PPh Badan yang terutang.
Artikel Terkait
Bagus dan mewah! Yuk intip desain calon rumah dinas Menteri di IKN yang mulai dibangun
Ibunda Anies Baswedan kritisi proyek IKN, Aliyah Rasyid ternyata seorang Profesor
Rumah untuk para Menteri berkamar empat sedang dibangun di IKN, akan siap Juni 2024
Bantu modal IKN, Presiden Jokowi sambut baik kedatangan PM Malaysia Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim
Sindiran Dokter Tifa ke Presiden Jokowi, sudah tahu ekonomi genting masih maksa bangun IKN dan kereta cepat...