Jawab kebutuhan rumah tangga dan transportasi, Bahlil Lahadalia tambah kuota minyak tanah untuk Maluku

JAKARTA INSIDER — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menepati janjinya untuk menambah kuota minyak tanah di Provinsi Maluku.

Penambahan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang ia sampaikan pada 18 Desember 2024 saat meresmikan penyalur BBM Satu Harga di Ambon.

Dalam kunjungannya ke Ambon pada Sabtu (5/4), Bahlil menyampaikan bahwa tambahan kuota sebesar 3.000 kiloliter (KL) akan mulai disalurkan pada triwulan II tahun 2025, tepatnya dimulai bulan April.

Baca Juga: Perkuat sektor Nelayan, Menteri ESDM tambah 6 SPBU baru di Maluku untuk permudah akses BBM laut

Ia menjelaskan bahwa penerapan kebijakan seperti ini memerlukan waktu dan prosedur yang tidak bisa dilakukan secara instan.

“Tidak bisa hari ini bicara, besok langsung jalan. Ini semua perlu proses,” tegas Bahlil saat memantau arus balik sektor ESDM pasca-Ramadan dan Idulfitri 2025.

Penambahan kuota ini muncul setelah ia mengetahui secara langsung betapa pentingnya peran minyak tanah bagi masyarakat Maluku, bukan hanya untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, tetapi juga untuk keperluan transportasi di wilayah-wilayah terpencil.

Baca Juga: Memilih hilang dari publik usai isu perselingkuhan, begini alasan Ridwan Kamil menurut kuasa hukumnya

Pada awal tahun 2025, Provinsi Maluku telah menerima alokasi kuota minyak tanah sebanyak 103.292 KL, yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Namun hingga 27 Maret 2025, baru sekitar 24,9% atau 25.757 KL yang berhasil didistribusikan.

Kota Ambon mendapatkan jatah kuota terbesar dengan alokasi 29.545 KL, dan sudah terealisasi sekitar 7.314 KL.

Di wilayah ini, distribusi minyak tanah banyak dilakukan oleh Awak Mobil Tangki (AMT) yang jumlahnya mencapai delapan armada aktif.

Peran AMT sangat krusial, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki SPBU Kompak atau SPBU Nelayan.

Baca Juga: Guru Besar UGM diduga lakukan pelecehan seksual pada mahasiswi bimbingannya, begini tanggapan UGM

Beberapa wilayah lainnya seperti Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru Selatan juga mencatatkan realisasi distribusi yang cukup tinggi, melampaui 25% dari kuota yang dialokasikan.