JAKARTA INSIDER - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penataan Candi Borobudur.
Dalam rapat tersebut, Presiden meminta agar pengelolaan salah satu destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) tersebut dijalankan melalui entitas tunggal.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menentukan entitas tunggal yang bertanggung jawab atas pengelolaan Candi Borobudur.
Baca Juga: Transformers: Rise of the Beasts - Petualangan Aksi di Era '90-an dengan Maximals Baru!
Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta memastikan koordinasi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menyelesaikan dokumen heritage impact assessments untuk pengelolaan kawasan wisata Borobudur.
Dokumen ini telah diajukan pada awal Maret dan diharapkan akan segera mendapatkan persetujuan dari UNESCO.
Baca Juga: 6 Tanda orang sudah jadi tumbal pesugihan ilmu hitam, yuk simak agar anda lebih waspada!
Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melestarikan Candi Borobudur sebagai warisan dunia.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata di Borobudur yang mengedepankan aspek budaya, konservasi, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
Pemerintah berharap bahwa Borobudur dapat menjadi destinasi pariwisata spiritual yang menarik lebih dari 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dalam beberapa tahun mendatang.
Selain itu, pengembangan infrastruktur penunjang konektivitas seperti bandara, jalan tol, dan jalur kereta api di sekitar Borobudur diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah menargetkan terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024.