Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda : Sudah gak kaget Liga 2 dan Liga 3 dihentikan. Bukti PSSI amburadul!

JAKARTA INSIDER - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku tak kaget dengan penghentian penyelenggaraan Liga 2 dan Liga 3.

Selanjutnya ada juga penghapusan degradasi Liga 1.

Keputusan-keputusan kontroversial PSSI itu sudah kesekian kali terjadi dan menjadi bukti nyata inkosistensi federasi dalam mengelola sepak bola di tanah air.

Keputusan tersebut adalah bukti terbaru amburadulnya pengelolaan liga sepak bola di Tanah Air.

Huda menyayangkan kebijakan yang diambil PSSI tersebut yang malah akan memunculkan protes dari pemain dan pemilik klub, seperti Pemilik klub Liga 2 dan Liga 3.

Baca Juga: Seiiring kenaikan tarif JKN, Kemenkes mesti terbuka dalam pelayanan rumah sakit. Kesehatan harus adil merata..

"Sebab mereka merasa keputusan itu tidak adil. Terlebih harapan untuk bisa naik ke Liga 1 pupus begitu saja," kata Huda dalam keterangan resminya, Senin (16/1/2023).

Menurutnya, PSSI tak memikirkan nasib pemain Liga 2 dan Liga 3 yang makin tidak jelas dan mendapatkan fasilitas sesuai kontrak juga tidak terwujud.

Politisi Fraksi PKB ini menilai bahwa hal yang wajar jika prestasi tim nasional tidak kunjung membaik.

Kontroversi penghentian Liga 2 dan Liga 3 menurutnya menjadi bukti atas ketidakjelasan tata kelola kompetisi sepak bola di Indonesia.

Padahal, federasi juga sudah melakukan banyak langkah instan dengan menaturalisasi pemain dari berbagai negara.

Baca Juga: SEDANG BERLANSUNG, Live streaming Thailand vs Vietnam di Final Leg 2 Piala AFF 2022 di iNews TV, langsung klik

"Prestasi timnas yang baik salah satunya harus lahir dari organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kualitas liga atau kompetisi itu juga menentukan prestasi timnas yang baik," tegas Huda.

Huda menyayangkan, seharusnya setelah Tragedi Kanjuruhan, fokus stakeholder sepak bola di Indonesia adalah mengevaluasi besar-besaran terkait cetak biru pengelolaan sepak bola Tanah Air.

Ia menilai, harus ada perubahan mendasar terkait tata kelola kompetisi, kejelasan kepemilikan klub, hingga kejelasan kualifikasi pengurus federasi.