nasional

Gubernur Pramono Anung klaim Pemprov DKI Jakarta tak akan sebar info loker besar besaran, takut kejadian seperti insiden Bekasi

Selasa, 3 Juni 2025 | 13:49 WIB
Gubernur Pramono Anung klaim Pemprov DKI Jakarta tak akan sebar info loker besar besaran, takut kejadjan seperti insiden Bekasi

JAKARTA INSIDER- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi insiden job fair atau bursa kerja yang membludak dipenuhi para pencari kerja di Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya diketahui, membludaknya pencari kerja itu terjadi dalam acara job fair bertajuk 'Bekasi Pasti Kerja', pada 27 Mei 2025 lalu.

Kala itu, linimasa media sosial sempat dihebohkan dengan cuplikan video yang memperlihatkan para pencari kerja berebut memindai kode QR untuk bisa masuk melamar kerja.

Baca Juga: 10 Coffee Shop kekinian di Jakarta, cocok untuk nongkrong atau WFC

Suasana yang awalnya kondusif berubah menjadi ricuh seiring dengan membeludaknya peserta acara. Massa juga tampak berteriak dan saling dorong satu sama lain.

Setelah ramainya insiden itu, kini Pramono mengklaim Pemprov DKI Jakarta tidak akan menyebar info lowongan kerja dipublikasikan secara berlebihan di media sosial.

"Rekan-rekan sekalian, untuk urusan job fair, secara serius kami menangani. Kenapa kami tidak mempublikasikan dalam bentuk yang terlalu besar?" ujar Pramono sesuai kegiatan pemutihan ijazah di Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 Juni 2025.

Baca Juga: Emil Audero berpeluang debut lawan China, fokus bela Timnas tanpa drama

"Karena kami ingin seorang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan link and match sudah terjadi, beberapa sudah bisa langsung kerja," imbuhnya.

Pramono menjelaskan, pemerintah memang berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, Gubernur DKI itu ingin pekerjaan yang dibuka sesuai dengan kemampuan pelamar, sehingga tak perlu dipublikasikan secara besar-besaran.

Baca Juga: Layanan SIM Keliling Jakarta hari ini, catat lokasinya!

"Kami memang bukan yang kemudian yang seperti itu perlu kami ekspos berlebihan. Karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi warganya, termasuk PPSU, termasuk damkar," terangnya.

Pramono menuturkan, pendaftaran Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sempat membludak ketika diumumkan, dan hasil seleksi PPSU akan segera disampaikan.

"PPSU mudah-mudahan dalam waktu dekat segera akan kita umumkan karena memang yang mendaftar membeludak. sehingga dengan demikian itulah yang menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan," terangnya.

Halaman:

Tags

Terkini