JAKARTA INSIDER - Skandal korupsi di tubuh Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), kini tengah menjadi sorotan publik.
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melibatkan sejumlah oknum di perusahaan ini mulai terungkap, memicu keprihatinan berbagai pihak.
Dikutip dari kanal YouTube Metro TV Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan manipulasi harga, pengoplosan bahan bakar, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses distribusi.
Baca Juga: Kejagung usut dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga, kerugian Negara mencapai Miliaran
Kasus ini pertama kali mencuat setelah sejumlah whistleblower dari dalam Pertamina Patra Niaga memberikan informasi mengenai adanya dugaan praktik kecurangan yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Dalam proses penyelidikan, beberapa pejabat tinggi di Pertamina Patra Niaga, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan dan distribusi BBM, telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Beberapa dokumen dan bukti transaksi yang mencurigakan sedang dianalisis untuk menentukan sejauh mana keterlibatan para pihak dalam skandal ini.
Baca Juga: Kabar Gembira! selama Ramadhan, Tiket masuk Ancol digratiskan untuk pengunjung
Masyarakat menuntut agar proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan tuntas.
Karena, selain berdampak pada kerugian negara, skandal ini juga merusak citra Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Jika terbukti, oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi ini diharapkan dijerat dengan hukuman yang setimpal, untuk memberi efek jera dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sektor energi vital bagi negara.
Baca Juga: Rayakan Ramadhan di Ancol! Nikmati gratis Tiket masuk sepanjang bulan penuh berkah
Pertamina Patra Niaga sendiri sudah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat hukum dalam proses penyelidikan ini.
Mereka juga menegaskan bahwa mereka akan terus memperketat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.