JAKARTA INSIDER - Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di Istana Merdeka pada Senin, 17 Februari 2025, usai memimpin rapat kabinet terbatas. Salah satu fokus utama yang ia sampaikan adalah perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ungkap Prabowo.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan membantu transformasi ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. "Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat di seluruh daerah, karena uang berputar dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten," tambahnya.
Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria. Ia menegaskan bahwa partisipasi desa dalam MBG sangatlah penting, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai penyedia bahan pangan.
“Pak Prabowo meminta agar seluruh kebutuhan MBG dipasok langsung dari desa-desa,” ujar Ahmad Riza dalam acara peringatan HUT ke-17 Silaturahmi Nasional Gema Desa di Solo, 1 Februari 2025.
Baca Juga: Mobil BMW di Malang pakai plat palsu demi konten TikTok, gunakan nopol tak senonoh hingga viral
Dengan adanya pasokan bahan makanan langsung dari desa, perputaran uang di sektor usaha desa, seperti BUMDes, diperkirakan akan meningkat hingga 4–7 kali lipat.
“Harapannya, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Pemerintah telah menyiapkan regulasi untuk memastikan desa bisa berperan aktif dalam program MBG.
Salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan.
Baca Juga: Kisah tragis Kim Sae ron, dari skandal DUI 2022 hingga kepergian mendadak di 2025
“Dalam aturan tersebut, minimal 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan,” jelas Ahmad Riza.
Dengan adanya regulasi ini, MBG tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga mendukung swasembada pangan nasional.