Tunggakan capai Rp1 Miliar, Yayasan MBN klaim butuh data konkret untuk bayar mitra dapur

JAKARTA INSIDER - Yayasan Mitra Berkat Nusantara (MBN) akhirnya memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran kepada mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, yang sebelumnya mengaku mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan tersebut.

Karena pembayaran yang tak kunjung diberikan, pengelola dapur MBG Kalibata, Ira Mesra, mengambil langkah hukum dengan melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan, menuduh adanya dugaan penyelewengan dana.

Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Yayasan MBN, Timoty Ezra, dalam konferensi pers pada 25 April 2025, menjelaskan bahwa pihaknya memerlukan data pendukung yang valid sebelum bisa mencairkan pembayaran.

Baca Juga: Konflik dapur MBG Kalibata vs Yayasan MBN, tunggakan hampir Rp1 Miliar dan polemik harga porsi

“Data pendukung harus konkret. Kita tidak bisa sembarangan membayarkan tanpa bukti yang jelas, karena ini uang negara,” kata Ezra.

Ezra menegaskan, kebutuhan akan data itu bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sebagaimana arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pesan dari Kepala BGN, satu rupiah pun harus dijaga agar penggunaannya tetap untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

Baca Juga: PPATK: Lonjakan judi online dipicu tingginya permintaan dari masyarakat

Ia juga menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan karena niat tidak membayar, melainkan karena masih berlangsungnya proses verifikasi terhadap data klaim dari dapur MBG Kalibata.

Di sisi lain, Ira Mesra mengaku bingung dengan permintaan tersebut, karena menurutnya dalam kontrak kerja sama tidak pernah ada kewajiban menyertakan invoice untuk pencairan dana.

“Kalau pun soal uang, ini kan uang saya, masa saya tidak peduli untuk mengurus pencairannya? Tapi dari awal tidak ada perjanjian soal invoice itu,” ujar Ira dalam keterangannya kepada wartawan pada 15 April 2025.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia lantik pejabat baru, perkuat reformasi kinerja dan kebijakan ESDM

Saat ini, proses penyelesaian antara kedua pihak masih berlangsung, sementara pengelola dapur mengeluhkan terganggunya operasional program MBG akibat ketidakpastian pembayaran ini.***