JAKARTA INSIDER - Isu yang mencuat dengan tagar #KaburAjaDulu telah menarik perhatian publik dan mengundang berbagai respons dari pemerintah.
Tagar ini pertama kali muncul di media sosial sebagai bentuk protes terhadap ketidakpastian ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama di tengah tantangan global yang semakin berat.
Banyak pengguna media sosial yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak efektif dalam menangani berbagai masalah seperti inflasi, pengangguran, dan harga barang kebutuhan pokok yang melonjak.
Baca Juga: 3 Amalan utama di bulan Ramadhan: Memperbanyak doa, bersedekah, dan itikaf
Dikutip dari kanal YouTube CNN Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait segera memberikan tanggapan.
Menurut Juru Bicara Presiden, tagar tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan sebagian kecil masyarakat yang tentunya tidak mencerminkan mayoritas rakyat Indonesia.
Pemerintah menyatakan bahwa mereka terus bekerja keras untuk menanggulangi dampak dari krisis global yang memengaruhi perekonomian nasional.
Baca Juga: Keutamaan bulan Ramadhan: Menyambut bulan penuh Ampunan dan Berkah bagi umat Muslim
Serta melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, pemerintah mengungkapkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, program-program pemulihan ekonomi nasional dan bantuan sosial kepada masyarakat telah diperkenalkan untuk meringankan beban hidup masyarakat.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dan sektor swasta untuk bersama-sama mengatasi krisis ini.
Baca Juga: Menggali keutamaan bulan Ramadhan: Penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan untuk setiap Muslim.
Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, pemerintah mengakui bahwa ada kekurangan dalam implementasi dan komunikasi kebijakan yang perlu diperbaiki.
Mereka berjanji untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan berupaya keras untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam menjalankan kebijakan.
