Mahkamah Konstitusi tolak gugatan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan tiga pemohon

- Rabu, 23 November 2022 | 16:53 WIB
Foto : Komisi Yudisial
Foto : Komisi Yudisial

JAKARTA INSIDER - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan diajukan oleh tiga orang pemohon terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu, (23/11/2022).

Gugatan atau permohonan pengujian Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut diajukan oleh Ghea Giasty Italiane, Desy Febriani Damanik dan Anyelir Puspa Kemala.

Baca Juga: Plt.Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur : pasien korban bencana gempa tersisa 86 orang di hari ketiga

Pada bagian pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Arief Hidayat mengatakan bahwa norma yang diajukan oleh pemohon berkenaan dengan ketentuan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang sebelumnya belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang dibatasi, dan dianggap dirugikan dengan berlakunya pasal a quo.

Sehingga pemohon membutuhkan kepastian hukum apakah presiden yang telah menjabat dua periode dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.

Baca Juga: Firli Bahuri paparkan capaian KPK di pertemuan tingkat tinggi ASEAN-Parties Against Corruption

Menurut mahkamah, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilihnya.

Halaman:

Editor: Ari Utari JI

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X