JAKARTA INSIDER – Sepekan terakhir, dunia perbankan tanah air sedang dihebohkan dengan dugaan serangan ransomware yang terjadi pada sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sistem perbankan hasil dari merger empat bank syariah itu mengalami kelumpuhan sejak Senin (8/5/2023) dan bahkan kondisi layanan digital BSI belum sepenuhnya pulih hingga sepekan berselang.
Atas kejadian ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertindak cepat. Erick merombak jajaran direksi dan komisaris PT BSI. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tidak bisa ditolerir.
"Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik. Sebagai pemimpin, tentu kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merusak kepercayaan dan merugikan masyarakat," ujar Erick dari Tokyo, Jepang, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi JAKARTA INSIDER, Selasa (23/5/2023).
Erick mengaku selalu intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali dengan peristiwa yang terjadi pada BSI. Pergantian struktur organisasi adalah bentuk evaluasi atas insiden gangguan jaringan beberapa waktu lalu.
"Sekali lagi, reputasi BSI harus dijaga dengan baik. Ini jadi bahan evaluasi dan kita tak ingin terulang lagi. Mitigasi risiko penggunaan teknologi di sektor finansial harus sangat ketat," ucap Erick.
Erick meminta jajaran direksi dan komisaris yang baru dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan, termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah. Erick tidak segan untuk kembali melakukan perombakan jika tidak ada perbaikan menyeluruh.
"Saya sudah berpesan untuk benar-benar menjaga BSI karena ini milik semua umat dan punya potensi besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang," tegas Erick.
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI menunjuk mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Komisaris Utama menggantikan Adiwarman Azwar Karim dan memberhentikan dengan hormat Nizar Ali sebagai Komisaris.
RUPST pun memutuskan mengangkat dan menetapkan Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen dan Abu Rokhmad sebagai Komisaris.
Selain itu, RUPST menunjuk Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H. sebagai Direktur Risk Management menggantikan Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology dan Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management.***