Meski begitu, ia berjanji akan mempercepat mekanisme ke depan agar tidak membebani keuangan perusahaan.
“Jadi itu mengganggu cash flow perusahaan-perusahaan yang profesional kayak BUMN.
Tapi, nanti kalau sudah itu keluar tepat waktu, saya harapkan BUMN ini jangan rugi terus,” ujarnya.
Klarifikasi Tunggakan Tahun 2024
Dalam forum yang sama, Purbaya menampik tudingan Kementerian Keuangan belum melunasi kewajiban subsidi dan kompensasi tahun anggaran 2024.
“Klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidi belum dibayar di tahun 2024.
Saya sudah konfirm sama tim kami di sini, 2024 subsidi-nya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya,” tegasnya di hadapan Komisi XI DPR.
Perihal itu, Purbaya memastikan pembayaran terakhir dilakukan pada Juni kepada Pertamina dan PLN. Jika ada perbedaan data, ia meminta agar segera dikonfirmasi langsung ke Kemenkeu.
Subsidi dan Ketidaksempurnaan Pasar
Purbaya menilai subsidi dan kompensasi merupakan instrumen penting untuk menjembatani ketidaksempurnaan pasar dalam raker bersama Komisi XI DPR RI itu.
Menurutnya, tanpa subsidi, sebagian masyarakat tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi.
“Saya setuju Pak, setuju sekali karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata,” terangnya.
Di sisi lain, Purbaya mengingatkan jika salah sasaran, subsidi justru bisa memperburuk keadaan.
Oleh karena itu, ia meminta BUMN lebih hati-hati dalam menjalankan mandat pemerintah terkait subsidi.
Sidak Mendadak ke Bank BUMN