JAKARTA INSIDER - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana mencapai Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum hingga gedung pemerintahan yang rusak usai aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia, pada pekan lalu.
Sebelumnya diketahui, kerusakan terjadi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Jakarta.
Di kawasan Ibu Kota, layanan Transjakarta mencatat tujuh halte BRT hangus terbakar dan 16 halte lainnya mengalami kerusakan.
Baca Juga: Gempa Afghanistan, Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
Kejadian serupa juga menimpa beberapa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Salah satu kasus paling menonjol adalah pembakaran Gedung DPRD di Makassar.
Insiden ini menambah panjang daftar fasilitas publik yang harus segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali menggunakannya dengan nyaman.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Jadi Tamu Kehormatan di Hari Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok
Perihal itu, kini Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut biaya perbaikan Gedung DPRD hingga fasum itu bersumber dari anggaran darurat yang memang disediakan untuk kondisi tak terduga, seraya menegaskan pihaknya sudah menghitung kebutuhan dana perbaikan.
“Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp900 miliar, hampir ya, total Rp800 sekian.
Mulai dari ringan, berat, dan sedang,” kata Dody kepada awak media di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 September 2025.
Baca Juga: 7 Tips Belajar Ala Anak Harvard: Strategi Efektif untuk Maksimalkan Prestasi Akademik
Dody menjelaskan, perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kerusakan. Fasilitas yang mengalami kerusakan berat membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama dibandingkan yang rusak ringan.
Perbaikan fasilitas dengan kerusakan berat, lanjut Dody, bisa memakan waktu hingga 6 bulan. Sedangkan untuk kerusakan sedang, target waktu yang dibutuhkan sekitar 3 hingga 4 bulan.