JAKARTA INSIDER – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana besar terkait masa depan Bank DKI. Dalam upaya memperkuat stabilitas dan profesionalisme manajemen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membawa Bank DKI menuju Initial Public Offering (IPO) dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Pramono menyebut bahwa langkah ini diambil untuk mendorong pengawasan publik terhadap kinerja Bank DKI, sekaligus memastikan tata kelola perusahaan menjadi lebih terbuka dan akuntabel.
Baca Juga: Sebut AS kalah telak dari China dalam perang tarif, Raymond Chin: Cuma menang di teknologi!
"Saya menilai bahwa Bank DKI butuh manajemen yang lebih konkret dan solid. Target kami, bila kondisi pasar memungkinkan, IPO Bank DKI bisa terealisasi dalam satu tahun ke depan," ungkapnya saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Selasa (15/4/2025).
Penataan Direksi dan Profesionalisme
Lebih jauh, Pramono juga menyinggung sejumlah kasus hukum yang sempat menjerat jajaran direksi Bank DKI di masa lalu. Ia menegaskan perlunya langkah tegas dalam memilih pimpinan bank, agar diisi oleh sosok yang memiliki kapabilitas, tanpa campur tangan politik atau titipan jabatan.
“Kali ini penentuan direksi harus sepenuhnya profesional. Tidak ada lagi titipan. Harus orang yang betul-betul mampu,” tegas Pramono.
Baca Juga: Dibantai Korea Utara, Erick Thohir sebut Garuda Muda sudah ukir sejarah di Asia Tenggara
Rencana Rebranding Nama Bank DKI
Sebagai bagian dari transformasi jangka menengah, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan rebranding nama Bank DKI, terutama setelah status Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Beberapa opsi nama baru yang sedang digodok antara lain: Bank Jakarta, Bank Betawi, hingga Bank Global.
“Kami sedang bahas dan segera putuskan apakah Bank DKI akan berubah nama menjadi Bank Jakarta, Bank Betawi, atau Bank Global,” tuturnya.
Pastikan Layanan Normal dan Nasabah Tidak Dirugikan
Pramono turut menanggapi masalah teknis yang sempat mengganggu layanan transaksi Bank DKI. Ia memastikan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari langkah pencegahan sistem yang berdampak sementara, tanpa merugikan nasabah.
"Semua layanan sudah kembali normal. Tak ada nasabah yang dirugikan," jelasnya.