JAKARTA INSIDER - Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus terjadi di berbagai sektor industri.
Banyak perusahaan, baik skala nasional maupun internasional, terpaksa mengurangi jumlah karyawan mereka akibat tekanan ekonomi, perubahan pasar, serta faktor global yang memengaruhi kelangsungan bisnis.
Kondisi ini membuat ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Didukung Kejaksaan Agung, Pertamina pastikan Pertamax sesuai spesifikasi dan standar kualitas
Dikutip dari kanal YouTube official iNews Beberapa sektor yang paling terdampak antara lain industri manufaktur, startup teknologi, ritel, dan media.
Penurunan permintaan, inflasi yang tinggi, serta ketidakpastian ekonomi menjadi alasan utama perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya dengan merumahkan karyawan.
Situasi ini diperburuk dengan adanya dampak dari tren digitalisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa bidang tertentu.
Baca Juga: WNI asal Majalengka terancam hukuman mati di Ethiopia, keluarga minta bantuan Pemerintah
Bagi pekerja yang terkena PHK, tantangan terbesar adalah mencari pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Banyak dari mereka yang sebelumnya bergantung pada pendapatan tetap kini harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Beberapa di antaranya bahkan terpaksa beralih ke pekerjaan informal atau memulai usaha sendiri untuk bertahan hidup.
Baca Juga: Flora Shafiq resmi mengundurkan diri dari JKT48, ini alasannya!
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan strategis untuk melindungi hak-hak pekerja serta mencegah angka pengangguran melonjak lebih tinggi.
Program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling), bantuan sosial bagi pekerja terdampak, serta insentif bagi perusahaan agar tetap bisa mempertahankan tenaga kerja menjadi solusi yang perlu segera diterapkan.