JAKARTA INSIDER - Kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah Pertamina menjadi sorotan publik.
Berbagai pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, distribusi, serta pengelolaan minyak mentah yang dilakukan oleh perusahaan energi negara tersebut.
Dikutip dari kanal YouTube metro TV Investigasi awal mengungkap adanya indikasi ketidakwajaran dalam praktik bisnis terkait minyak mentah, yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
Baca Juga: 7 Pelaku sindikat penyelundupan Pekerja Migran berkedok Umrah ditangkap Polisi
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa ada dugaan pengelolaan yang tidak efisien, kebocoran dalam rantai distribusi, hingga potensi pelanggaran dalam pengadaan minyak mentah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana tata kelola di dalam tubuh Pertamina berjalan sesuai dengan prinsip good governance.
Publik dan sejumlah pengamat energi mendesak agar dilakukan audit menyeluruh serta investigasi transparan terhadap kasus ini.
Baca Juga: Pengusaha dan Pemerintah sepakat: PHK harus dihindari, solusi harus ditemukan!
Mereka menilai bahwa sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya negara, Pertamina harus menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan serta transaksinya dilakukan dengan akuntabilitas tinggi.
Tanpa adanya keterbukaan, kasus ini bisa semakin menurunkan kredibilitas Pertamina di mata masyarakat maupun investor.
Di tengah polemik ini, pihak Pertamina sendiri menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat hukum dan pihak berwenang guna memastikan semua proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Baca Juga: Pemerintah perlu segera menyusun strategi Mitigasi untuk mengatasi PHK Massal
Mereka juga berjanji akan memperkuat mekanisme pengawasan internal agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Namun, tekanan dari berbagai pihak terus meningkat. Pemerintah sebagai pemegang saham utama Pertamina didesak untuk turun tangan dan memastikan tidak ada praktik yang merugikan negara serta masyarakat.
