Dana Pensiun ASN di Taspen Terancam, Pemerintah Ingatkan Risiko Likuiditas

JAKARTA INSIDER - Dana tabungan hari tua (THT) atau dana pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero) mulai mendapat sorotan serius sebagian publik di Tanah Air.

Terkini, Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatatkan ancaman kekurangan dana akibat meningkatnya klaim dari para pensiunan di masa mendatang.

Dalam dokumen keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu disebutkan, mayoritas program jaminan sosial yang dikelola Taspen sebenarnya masih berada di zona aman.

Baca Juga: TNI Turut Terjun Pada Aksi Demo di Gedung DPR RI Senayan, Polri Sebut Sudah Sesuai SOP

Rasio likuiditasnya di atas seratus persen, cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, program THT justru menunjukkan tren penurunan likuiditas.

Penyebabnya, mayoritas peserta saat ini berusia 40 sampai 50 tahun.

Dalam beberapa tahun ke depan, kelompok ini akan memasuki masa pensiun dan jumlah klaim diperkirakan melonjak signifikan.

Baca Juga: Melihat Hal Gaib Bukan Istimewa, Itu Sakit Jiwa yang Perlu Ditangani!

"Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi ASN usia 40 sampai 50 tahun," demikian tertulis yang dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2026, pada Senin, 25 Agustus 2025.

Pemerintah menegaskan, skema pembiayaan pensiun pay-as-you-go yang bersumber dari APBN relatif aman. Kendati demikian, potensi risiko tetap membayangi, terutama dari investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang sangat sensitif terhadap kondisi pasar keuangan.

Baca Juga: Indigo atau Skizofrenia? Kenapa Banyak yang Lebih Suka Disebut Punya Kekuatan Gaib daripada Sakit Jiwa

"Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati-hati," bunyi dokumen itu.

Ancaman ini bukan sekadar persoalan administrasi.

Jika tidak diantisipasi, membengkaknya klaim bisa menambah beban APBN karena pemerintah harus menutup kekurangan dana Taspen.