Presiden Jokowi luncurkan sertifikat tanah elektronik untuk seluruh masyarakat Indonesia

JAKARTA INSIDER - Presiden Joko Widodo meluncurkan serta menyerahkan simbolis sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta, dalam upaya mendukung percepatan penyerahan sertifikat kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Presiden, keberadaan sertifikat tanah elektronik amat penting bagi masyarakat guna mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, dan memudahkan pengelolaan data.

Dalam pidatonya, ia menjelaskan, “Ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko kehilangan, pencurian, kerusakan karena bencana, dan juga memudahkan pengelolaan data serta menghemat biaya transaksi.”

Baca Juga: Kisah perjuangan Indonesia: Misi rahasia di tengah perang Bosnia

Dalam upayanya, pemerintah berkomitmen untuk menyerahkan 120 juta sertifikat pada tahun 2024, dengan total target mencapai 126 juta sertifikat.

Presiden menekankan hal ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepemilikan tanah yang jelas bagi masyarakat di seluruh negeri.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut beberapa pejabat penting, antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca Juga: BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR berikan UMKM akses menuju pasar global

Presiden juga menyoroti pentingnya sosialisasi layanan digitalisasi pertanahan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Sosialisasikan informasi tersebut dengan sejelas-jelasnya, sampai ke pelosok desa, agar masyarakat dapat memahami dengan baik,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Presiden juga memberikan instruksi kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak terbengkalai.

Baca Juga: Warga Tuminting bersama BRInita sukses transformasi lahan sampah menjadi lahan urban farming

Ia menegaskan, “Saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset yang tidur dan tidak terurus.”

Presiden Jokowi memantau perkembangan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat administrasi tata kelola serta menjaga keamanan aset negara.***